Neraca Untung Rugi Kasus Korupsi Soeharto
George Junus Aditjondro
Pernahkah terbayang oleh Soeharto, bahwa dunia -dan tidak hanya masyarakat Indonesia- tidak akan henti-hentinya menuntut pertanggungjawabann ya atas korupsinya yang memecahkan rekor semua diktator yang pernah memerintah sebuah negara di dunia? Saya kira tidak.
Baru saja dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam menghadapi Time, kini ada lawan yang lebih tangguh yang harus dihadapi oleh mantan jenderal berbintang lima itu, yakni PBB dan Bank Dunia melalui StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative, atau Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan Curian. Prakarsa itu sepenuhnya disokong Ban Ki-moon, Sekjen PBB yang baru, serta didukung oleh UNODC (UN Office for Drug and Crime) dan Bank Dunia. Senin, 17 September lalu, Sekjen PBB telah "menobatkan" Soeharto sebagai mantan kepala negara atau kepala pemerintahan yang paling banyak mencuri kekayaan rakyatnya.
Berapa yang dicurinya dari rakyat Indonesia selama berkuasa selama 32 tahun? Antara 15 sampai 35 miliar dolar AS. Jumlah minimalnya, mirip sekali taksiran majalah Time, edisi Asia, 24 Mei 1999, yang digugat oleh Soeharto itu, yakni 15 miliar dolar AS. Sedang jumlah tertinggi, tampaknya mengakomodasi taksiran bahwa kekayaan Soeharto tidak hanya terkait dengan kekayaan keenam orang anaknya, seperti patokan majalah Time, tapi juga dengan kekayaan keluarga-keluarga besannya, keluarga adik-adik Soeharto sendiri, serta keluarga saudara-saudara kandung Tien Soeharto.
Korea Selatan
Sedikitnya ada dua hal yang menarik dari prakarsa ini. Pertama, prakarsa ini muncul di saat Sekjen PBB dipegang oleh Ban Ki-moon, diplomat dari Korea Selatan. Hal ini sangat signifikan, sebab Korea Selatan adalah satu-satunya negara Asia di mana dua orang mantan presiden yang juga mantan jenderal, Roh Dae-woo dan Chun Do-hwan, pernah diseret ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman yang sangat berat karena korupsi yang mereka lakukan sewaktu ber- kuasa. Bentuk korupsinya, antara lain adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi chaebol (konglomerat) dari daerah asal kedua presiden itu.
Memang, pada akhirnya kedua mantan jenderal itu mendapat keringanan hukuman dari Kim Young-sam, presiden sipil pertama di Korea Selatan setelah serangkaian presiden militer. Sayangnya, Kim Young-sam kemudian mengalami nasib buruk, termakan oleh usaha penegakan hukum antikorupsi yang dipeloporinya sendiri. Ia digulingkan dari takhta kepresidenan, setelah terbukti anak kandungnya sendiri menggunakan kedekatannya dengan sang presiden untuk memberikan kemudahan kepada salah satu chaebol yang lebih kecil, yakni Hanbo Steel.
Korea Selatan, juga berkepentingan untuk mendorong pengusutan korupsi di Indonesia. Sebab dalam rangka persaingan di antara para produser mobil di sana, Indonesia juga "kecipratan" sogokan dari sana, berwujud kongsi antara Kia Mobil dan Tommy Soeharto, yang didukung oleh ayahnya. Hal itu menimbulkan kecemburuan Bambang Trihatmodjo, yang juga ingin mendapat fasilitas kredit untuk "mobil nasional", berkongsi dengan Hyundai, raksasa mobil Korea yang lain.
Dari sudut korupsi tingkat tinggi, yang penting adalah bagaimana persaingan di antara tiga raksasa mobil Korea, yakni Kia, Hyundai, dan Daewoo, dimanifestasikan dengan masing-masing perusahaan mobil itu berusaha menggandeng seorang anak atau cucu Soeharto.
Kia dengan Tommy, Hyundai dengan Bambang, sedangkan Daewoo dengan Ari Sigit. Tapi hanya anak kesayangan Soeharto, Tommy Soeharto, mendapatkan fasilitas kredit khusus dari bank-bank pemerintah dan swasta untuk mendirikan PT Timor Putra Nasional, produsen mobil Timor. Fasilitas itu menjadi "sasaran tembak" WTO, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah perdagangan bebas.
Peranan Deplu
Kembali ke StAR Initiative, hal kedua yang menarik dari acara di Markas Besar PBB, Senin lalu, adalah bahwa prakarsa PBB itu memberikan posisi "ujung tombak" kepada Deplu, khususnya Direktur Perjanjian Internasional Deplu RI, Arif Havas Oegroseno. Ini menarik, sebab di awal proses reformasi pasca-Soeharto, Deplu di bawah Menlu Ali Alatas juga gigih melaksanakan inventarisasi penyebaran aset-aset keluarga dan kroni Soeharto di mancanegara.
Hal ini saya temukan waktu berada di London, bulan September 1999, dalam perjalanan empat bulan untuk mendokumentasi penyebaran aset-aset keluarga dan kroni Soeharto, dalam rangka sabbatical leave (cuti untuk kepentingan penelitian) dari Universitas Newcastle, tempat saya mengajar waktu itu di Australia.
Waktu itu saya berkenalan dengan staf KBRI di London yang sedang melakukan hal yang sama: meneliti penyebaran harta jarahan kerabat dan sahabat Soeharto. "Ini perintah langsung dari Menlu," kata diplomat itu. Diplomat itu membantu saya menemukan lapangan golf mewah milik Tommy Soeharto di Ascott, London, bungalo mewah Bambang Tri di Brighton, di tepi laut sebelah selatan kota London, serta hobi belanja Tutut di London dan Jenewa, bersama Paula Alexander.
Ternyata lapangan golf mewah dengan 18 lubang yang dikelilingi bungalo-bungalo mewah memang milik Tommy Soeharto, tapi disembunyikan lewat empat lapis perusahaan,
