Hutan Lebat Papua Dibabat Habis, Persiapan untuk Kebun Sawit
REFLEKSI: Apakah kebun sawit adalah milik penguasa negara berkedudukan tinggi, dan inikah yang SBY & co berkampnye untuk menanaman 75 juta pohon?
KOMPAS
Jumat, 21 Desember 2007
Pengalihan Hutan
Hutan Lebat Papua Dibabat Habis, Persiapan untuk Kebun Sawit
Merauke, Kompas - Lahan yang sedang dibebaskan para investor perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua, adalah hutan yang masih lebat dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Pembebasan lahan yang sudah dilakukan juga berpotensi menimbulkan konflik, karena tidak melibatkan warga suku Malind Anim yang berada di Papua Niugini.
Para warga Kampung Muting, Distrik Muting, Kamis (20/12), menuturkan, 20.000 hektar hutan ulayat suku Malind Bian Anim di Hulu Sungai Maro sedang dibebaskan oleh para investor perkebunan sawit.
Tokoh suku Malind Bian Anim Robert Kaize menuturkan, pembebasan lahan itu dilakukan oleh PT Papua Agro Lestari. Kedua perusahaan itu masing-masing mengantongi izin prinsip Gubernur Papua untuk mengurus pengalihan 39.000 hektar hutan produksi-konversi menjadi perkebunan kelapa sawit.
"Lahan yang sedang dibebaskan itu adalah hutan yang lebat. Di dalamnya ada kura-kura, ikan arwana, buaya, burung cenderawasih, pohon gambir, pohon meranti, rotan, dan sagu. Di tempat itulah selama ini kami berburu dan meramu. Para investor sudah membayarkan uang Rp 125 juta sebagai uang muka saat saya ikut menandatangani hasil perundingan pembebasan itu. Kabarnya, juga ada dua cek lain senilai Rp 750 juta," kata Kaize di Muting, Minggu lalu.
Tokoh suku Yeinan yang ikut proses pembebasan, Sebastianus Majai, menjelaskan, PT Papua Agro Lestari juga "membebaskan" 10.000 hektar hutan ulayat suku Malind Yeinan Anim di hulu Sungai Maro, Distrik Ulilin.
"Nilai uang muka pembebasan lahan yang sudah dibayarkan kepada pemilik ulayat adalah Rp 500 juta. Hutan yang dibebaskan itu adalah hutan lebat, penuh dengan berbagai pepohonan dan binatang. Selama ini, hutan itu menjadi tempat kami berburu dan mencari pohon sagu," tutur Majai di Merauke, Rabu lalu.
Kaize dan Majai menjelaskan, proses pembebasan lahan itu belum selesai, dan masih dirundingkan lebih lanjut. "Yang jelas, rencana lahan yang akan dibebaskan di Distrik Muting sementara diperkirakan 20.000 hektar," kata Kaize.
Meski menyatakan pengalihan lahan menjadi kebun sawit akan membuat marga kehilangan lahan berburu, Kaize dan Majai menyatakan tidak menolak rencana pembukaan sawit itu. "Kalau kami menolak, bagaimana nasib kami? Akan tetapi, kalau kami terima, kami mengkhawatirkan dampaknya.
Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban, Rabu (19/12) di Su- kabumi, Jawa Barat, mengatakan bahwa departemennya membutuhkan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebanyak 15.000 orang untuk mengimbangi luasnya hutan di Indonesia. Padahal Departemen Kehutanan baru memiliki 1.000 anggota SPORC.
Di Bandar Lampung, 11 kelompok tani menerima hak definitif pengelolaan hutan. Kesebelas kelompok tani ini berasal dari Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara.
Hak definitif dari tiga bupati tempat kelompok tani tersebut beraktivitas disebut Hutan Kemasyarakatan atau HKm, dan pengelolaannya berbasis masyarakat. (AHA/HLN/ROW
Amrozi Bakal Dieksekusi di Luar Bali
Denpasar, Kompas - Tiga terpidana mati peristiwa peledakan bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Ghufron, dan Imam Samudra dipastikan akan dieksekusi di luar Pulau Bali. Namun, mereka masih diberi waktu satu bulan untuk mengajukan grasi kepada Presiden sejak mendapat pemberitahuan perihal penolakan peninjauan kembali Mahkamah Agung atau MA atas putusan yang mereka terima dari Pengadilan Negeri Denpasar.
"Ada tiga alternatif tempat eksekusi itu, salah satunya di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Itu sesuai persetujuan Departemen Hukum dan HAM tentang pelaksanaan eksekusi di luar Bali pada 8 Juni 2006," kata Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Made Suratmaja di Denpasar, Rabu (19/12), tanpa bersedia menyebutkan dua tempat lainnya.
Eksekusi dilakukan di luar Bali, antara lain, untuk menghemat biaya pemboyongan dari Pulau Nusakambangan ke Bali. Juga untuk keamanan serta agar tidak membawa pengaruh buruk bagi dunia kepariwisataan Bali yang sempat terpuruk pascapeledakan bom tahun 2002 dan 2005.
Pernyataan itu dikeluarkan Suratmaja hanya beberapa saat setelah Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menerima berkas putusan penolakan peninjauan kembali (PK) dari MA, Selasa sekitar pukul 09.30 Wita. Kejaksaan Negeri Denpasar menyambut baik telah diterimanya berkas putusan itu.
Berkas putusan penolakan PK Amrozi dan kawan-kawan diantar dan diserahkan langsung oleh Koordinator Pidana Khusus MA Eko Nugroho kepada Ketua PN Denpasar Nyoman Gede Wirya. Berkas itu dikemas dalam dua koper dan satu ransel. Penyerahan itu disaksikan, antara lain, oleh hakim Ida Bagus Putu Madeg, panitera pidana PN Denpasar Made Sukarta, dan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Denpasar I Wayan Suwila.
Kejaksaan Agung sudah menerima laporan dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang menyatakan telah menerima putusan resmi MA itu. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, Kamis, pemberitahuan putusan kepada terpidana dan keluarga mereka dijadwalkan pada 27 Desember 2007. (idr/BEN)
Presiden Nilai Iklan Bertema Kemiskinan Menyesatkan
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (18/12), mengemukakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dipakai pemerintah, secara konsisten jumlah rakyat miskin di Indonesia dari tahun ke tahun terus berkurang. Karena itu, penggunaan data jumlah rakyat miskin di luar data BPS, seperti dipakai dalam sejumlah iklan, dinilainya menyesatkan karena tidak akurat.
Presiden tidak spesifik menyebut iklan mana yang menggunakan data jumlah rakyat miskin yang dinilainya tidak akurat. Presiden hanya menyebut, iklan-iklan itu yang dinilainya tidak akurat atau tidak sesuai dengan data pemerintah adalah data jumlah rakyat miskin yang dikeluarkan Bank Dunia. Menurut data Bank Dunia, jumlah rakyat miskin di Indonesia adalah 49,5 persen.
Penggunaan data di luar data BPS, seperti data Bank Dunia, pantas membuat Presiden Yudhoyono tidak nyaman karena perbedaan datanya sangat mencolok. Menurut BPS, jumlah rakyat miskin tahun 2007 tinggal 16,5 persen, sementara data Bank Dunia masih 49,5 persen.
"Sejak dahulu, yang digunakan pemerintah itu data BPS. Kita konsisten menggunakan ukuran mana. Karena itu, tidak benar angka kemiskinan meningkat tajam. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan turun terus," ujar Presiden Yudhoyono saat sambutan peringatan Hari Ibu Ke-79 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa siang.
Presiden mengakui, meskipun terus turun berdasarkan data BPS, jumlah rakyat miskin masih tinggi. Dalam masa pemerintahannya, jumlah rakyat miskin sempat bertambah pada tahun 2006 saat kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak diambil.
Untuk mengurangi jumlah rakyat miskin, Presiden minta kontribusi perempuan, terutama untuk mengubah cara pandang perempuan hanya di dapur, perempuan harus menerima apa adanya, dan banyak anak banyak rezeki. Perubahan cara pandang itu akan membuat perempuan berperan membantu penghasilan keluarga.
Tema kemiskinan juga disampaikan Presiden saat penghargaan daerah dan investor terbaik di Istana Negara, Selasa sore. Presiden membagi tanggung jawab pengurangan jumlah rakyat miskin dengan kepala daerah.
"SBY tidak bisa main sulap (soal jumlah rakyat miskin), kecuali kabupaten dan kota berubah dengan mengurangi jumlah rakyat miskin, pengangguran, meningkatkan pendidikan, dan kesehatan," ujarnya. (INU
Hari Ibu Bukan Mother Day
Kamis 20 Desember 2007, Jam: 19:37:00
Hari Ibu bagi bangsa Indonesia berbeda dengan Mother Day. Hari Ibu di Indonesia adalah peringatan terhadap nilai-nilai kejuangan kaum wanita sejak masa pergerakan hingga mengisi kemerdekaan.
Sedangkan Mother Day semata-mata penghormatan kepada kaum berupa kasih sayang.Kesimpulan itu yang mencuat dalam puncak peringatan Hari Ibu ke-79 seperti dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketua umum panitia Hari Ibu nyonya Ratna Sinar
