By Michele A. Berdy
С Международным женским днён! Happy International Women's Day!
Over the years, I've kept a mental list of ways in which I have become Russified. Among these признаки обрусения (signs of Russification) are: I compulsively save plastic bags -- вдруг пригодятся (they just might come in handy); I don't throw things out -- I move them to the dacha, where they will lie around for 10 years before I throw them out; and I loathe Международный женский день (International Women's Day).
My most miserable memories in Russia are standing with a smile frozen on my face as a male member of the коллектив (staff) thrust a bouquet of roses at me and spit out a patently insincere, totally improbable list of my supposed virtues. За самую красивую, умную, добрую, весёлую женщину на белом свете! (To the most beautiful, intelligent, kind and happy woman in the world!).
For some reason, the more extravagant the praise, the more I felt just the opposite. The men would go home feeling virtuous, and I'd go home with wilting roses, melting chocolates, a champagne headache and the depressing conviction that I was, to the contrary, самая некрасивая, глупая, злая, и унылая женщина на белом свете (the most ugly, stupid, mean and cheerless woman in the world).
The worst thing is that Americans are to blame for this holiday. It began on March 8, 1857, when women garment workers in New York went on strike to protest working conditions and low wages. It was later declared International Women's Day by a group of European women socialists and then brought to Soviet Russia. For decades in Russia, it was a combination of Mother's Day and Valentine's Day, with a bit of spring celebration thrown in. Today, it remains a day when men spend too much on flowers and try to come up with too clever speeches.
Unfortunately, Runet has come to the rescue. Dozens of sites provide poems and toasts guaranteed to make men feel like knights -- and make women feel like committing murder.
Take this little ditty: Мы женщину сегодня славим. / Ей пальму первенства несём. / От всей души её поздравим / С весенним мирным Женским днём. (Verse translation: It's Woman whom today we praise / A golden palm to her we raise! / From our heart we congratulate her, / On Women's Day we glorify her!)
Men, here's what a woman will think: Lose the palm and take out the garbage instead.
Many of these so-called paeans to women are terribly self-serving: Мужчины, берегите женщин, / Чтоб сберегли они мужчин. (Men, take care of women / So that they will take care of men.)
In other cases, the compliments are less than complimentary: Выпьем за вас -- богинь! А если вы не богини, то мужики зажрались. (We drink to you -- goddesses! And if you aren't goddesses, it means the guys are rip-roaring drunk.)
Others are downright nasty: Я поднимаю свой бокал за 8 Марта -- единственный день в году, когда женщина соглашается со всем, что говорится в её адрес! (I raise my glass to March 8 -- the only day in the year when a woman agrees with everything that's said about her!)
So what's a poor expat man to do? Here's my advice (listen to Aunt Mickey):
1. Forget the chocolates (it's March -- everyone is on a diet). Buy her something she really wants, like a digital camera.
2. KISS (Keep it simple and sincere!). Try a toast like this: Я безумно рад, что ты стала моей начальницей / подругой / любовницей / женой. (I'm incredibly happy that you became my boss / girlfriend / lover / wife.)
3. Make a pledge: И обещаю убраться за собой / сделать работу в срок / ходить с тобой по магазинам весь год! (And I promise to clean up after myself / do my work on time / go shopping with you all year!)
And then -- keep your promise. The women of Russia will thank you.
Michele A. Berdy is a Moscow-based interpreter and translator.
Dua Menteri Layani Pembelian Minyak Goreng Murah
Jombang (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono melayani pembelian minyak goreng murah oleh kalangan keluarga miskin di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jatim, Selasa.
"Ini sangat luar biasa, bayangkan dua menteri sekaligus melayani pembelian minyak goreng murah," kata Anton Apriyantono di sela-sela melayani keluarga miskin yang membeli minyak goreng kemasan dengan harga murah itu.
Kedua menteri itu pun tampak kewalahan saat melayani permintaan sekitar 2.500 keluarga miskin yang berkumpul di halaman Balaidesa Tebel.
"Kalau bisa uang pas saja Bu," kata Mari Pangestu saat memberikan uang kembalian kepada seorang perempuan tua yang sudah telanjur membayar dengan uang pecahan Rp20.000.
Minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar murah di Desa Tebel saat itu merupakan minyak goreng kemasan, bukan minyak goreng curah seperti di daerah lain.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang, M Ja`far Jazuri, minyak goreng kemasan yang dijual dalam operasi pasar murah di Desa Tebel itu berasal dari produsen minyak goreng asal Medan, PT Wilmar.
"Kami mendapatkan suplai ini sebanyak 9.000 liter, masing-masing keluarga miskin mendapatkan jatah dua liter dengan harga beli sebesar Rp9.000 per liter," katanya.
Sedang untuk program subsidi minyak goreng, Kabupaten Jombang mendapatkan jatah 1,13 juta liter minyak goreng curah untuk 53.000 keluarga miskin selama enam bulan. Dalam program ini setiap keluarga miskin mendapatkan jatah dua liter dengan subsidi sebesar Rp2.500 per liter.
"Untuk tahap pertama ini, kami mendapatkan 209.000 liter. Selanjutnya jatah akan diberikan secara bertahap melalui Pemprov Jatim," katanya sambil menambahkan, harga minyak goreng curah saat ini berkisar antara Rp12.000 sampai 13.000 per liter.
Sementara itu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, subsidi minyak goreng sudah dilakukan di sejumlah daerah, diantaranya di Daerah Istimewa Jogyakarta dan Sumatera Barat. Sedang di Jawa Timur, pertama kali dilakukan di Jombang.
Dia berharap, harga eceran minyak goreng di daerah tetap stabil, meskipun ada subsidi dari pemerintah. "Memang kecenderungan harga minyak goreng terus naik. Maunya sih turun, tapi harga emas malah tinggi," katanya.(*)
Supersemar" Tanpa Soeharto
Senin, 10 Maret 2008 | 00:37 WIB
Oleh Endang Suryadinata
Surat Perintah 11 Maret (1966) genap 42 tahun. Cuma kali ini ”peringatannya” tanpa mantan Presiden Soeharto yang meninggal beberapa waktu lalu.
Salah satu warisannya adalah beragam kontroversi terkait Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang belum berakhir hingga kini. Selain itu, dipertanyakan keberadaan naskah asli Supersemar.
Penuh kontroversi
Seusai pemakaman Pak Harto, A Budi Hartono SH selaku kuasa hukum Letda (Inf) Soekardjo Wilardjito, saksi mata Supersemar, mendesak keluarga Soeharto segera menyerahkan naskah asli Supersemar (28/1/2008).
Anggota Tjakrabirawa, Soekardjo, pada 1998 mengaku melihat Jenderal Panggabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno, sementara Jenderal Jusuf menyodorkan map surat untuk ditandatangani. Pengakuan itu didukung oleh Kaswadi dan Rian Ismail. Sumber lain membantah pengakuan Soekardjo.
Soal naskah asli, publik juga pernah berharap pada Jenderal M Jusuf. Namun, hingga M Jusuf meninggal pada 8 September 2004, publik tetap tidak tahu. Saat hadir di rumah almarhum, Jusuf Kalla yang saat itu masih menjadi calon wakil presiden menuturkan, menurut M Jusuf, naskah asli ada di tangan Pak Harto.
Begitulah salah satu kontroversi Supersemar. Hingga kini pun keberadaan naskah Supersemar belum diketahui. Mungkin saja pihak yang menyimpannya tak akan mengungkapkan ke publik. Takut dipenjara. UU No 7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan Fasal 11 berbunyi, ”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1 huruf a Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.”
Atau mungkin benar dugaan Ben Anderson, kemungkinan naskah asli Supersemar dihilangkan karena diketik dengan kop Markas Besar Angkatan Darat
Itu baru satu kontroversi Supersemar, belum kontroversi lain seperti siapa pengetik sebenarnya, bagaimana kondisi Bung Karno saat itu sehingga mau menandatangani surat itu, lalu apa kata Jenderal Jusuf, Basuki Rachmad, dan Amir Machmud kepada Bung Karno maupun Soeharto dan sebagainya. Kontroversi itu hingga kini belum terjawab, padahal penulisan sejarah Indonesia yang obyektif, termasuk sejarah Supersemar, amat penting bagi perjalanan bangsa.
Yang pasti, dari beragam kontroversi seputar Supersemar, Pak Harto tetap keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan. Pak Harto telah menggunakan Supersemar demi politiknya, yakni mendapat peran sebagai orang nomor satu di negeri ini, seperti kebijakan membubarkan PKI pada 12 Maret 1966.
Bahkan, agar posisinya kian kuat, Soeharto mencari legitimasi MPRS agar Supersemar dinilai konstitusional. Bayangkan, MPRS telah menjadikan Supersemar sebagai payung hukum melalui Tap MPRS IX/MPRS/ 1966 sehingga Soekarno—sang pemberi mandat—pun tak berhak mencabutnya. Supersemar telah menjadi Surat Izin Menguasai Indonesia dan punya implikasi luas atas negeri dan bangsa ini.
Bahkan, meski Soeharto telah tiada, implikasi atas Supersemar masih ada karena para sejarawan Indonesia kini punya tugas berat untuk menulis sejarah Supersemar dan sejarah lain secara obyektif dan mengutamakan kebenaran sesuai metode dalam studi sejarah. Meluruskan yang bengkok tentu tidak mudah.
Selama berkuasa, melalui berbagai cara, Soeharto berusaha menguasai tafsir sejarah. Sejarah direkayasa demi kekuasaan. Bahkan, mungkin cara berbohong pun ditempuh. Arhur D Sylvester pernah menulis, berbohong merupakan hak yang melekat pada penguasa untuk menyelamatkan diri. Tidak heran jika sejarah kita adalah history (his merujuk kepada Soeharto), bukan our story, their story, bahkan her story.
Misteri
Yang memprihatinkan, ternyata kebiasaan memanipulasi masih menjadi gaya para penguasa pasca-Soeharto. Coba simak, pemerintahan kita tampak tidak berdaya atas banyak kasus pelanggaran HAM pada era Soeharto. Banyak peristiwa pelanggaran HAM dibiarkan dalam misteri. Banyak pertanyaan korban atau keluarganya tidak terjawab.
Kita berharap akan ada penjelasan bagi para korban. Apalagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kabarnya baru membentuk dua tim ad hoc. Yang pertama untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966. Yang lain untuk menyelidiki kasus penembakan misterius (Kompas, 4/3/2008).
Sebenarnya bukan hanya demi kepentingan para korban, tetapi keberanian mengungkap kebenaran yang harus dilakukan tim ad hoc juga penting untuk rakyat banyak, sejarah, dan eksistensi Indonesia ke depan. Hasil kerja tim harus menginspirasi para penguasa atau pejabat. Jangan lagi negeri ini dikelola atas dasar kebohongan.
Para pejabat seharusnya mengutamakan kebenaran. Apa yang dilakukan jaksa UTG jelas telah menyakiti rakyat. Yang lebih menyakitkan, ada banyak yang seperti UTG belum ditangkap KPK. Reformasi belum menyentuh birokrasi kita yang memang diyakini rakyat sudah keropos, gampang disogok, mengingat mentalitas birokrat yang doyan membohongi rakyat.
Endang Suryadinata Alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam
